Drama Politik Memanas: Hasto Ditahan, Keluarga Jokowi Disorot!
Jayantara-News.com, Jakarta
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025. Penahanan ini terkait dengan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku. Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak Desember 2024.
Sebelum memasuki mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Hasto menyampaikan harapannya agar KPK menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk memeriksa keluarga mantan Presiden Joko Widodo. “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” ujar Hasto.
Simak videonya:
Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
Menanggapi pernyataan tersebut, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menyatakan kesiapannya untuk diperiksa jika terdapat bukti hukum yang valid. “Kalau ada fakta hukum, bukti hukum, silakan,” kata Jokowi di kediamannya di Solo pada Jumat, 21 Februari 2025.
Kasus yang menjerat Hasto bermula dari dugaan suap kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2019, dengan tujuan memuluskan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP. Selain itu, Hasto diduga menginstruksikan Harun Masiku untuk menghindari penyidik dan menghilangkan barang bukti. Harun Masiku hingga kini masih berstatus buronan.
Penahanan Hasto oleh KPK akan berlangsung selama 20 hari pertama hingga 11 Maret 2025. Mengenakan rompi oranye dan borgol di tangan, Hasto menyatakan bahwa dirinya tidak menyesali penahanan ini dan menganggapnya sebagai bentuk pengorbanan untuk negeri. “Indonesia dibangun dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal,” tegasnya.
Pernyataan Hasto yang mendorong KPK untuk memeriksa keluarga Jokowi menambah dinamika politik di Indonesia, mengingat PDIP saat ini merupakan satu-satunya partai oposisi di parlemen setelah sebelumnya menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. (Goes)