Megawati Lawan Pemerintah?: Instruksi Boikot Retret di Akmil Magelang Picu Gejolak Politik!
Jayantara-News.com, Jakarta
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi mengejutkan kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Perintah ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama karena dikeluarkan setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK terkait kasus buron Harun Masiku.
Surat instruksi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 ini diterbitkan pada Kamis (20/2) dan dibagikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh Jubir PDIP, Guntur Romli, melalui aplikasi WhatsApp. Surat yang ditandatangani langsung oleh Megawati dan dicap stempel PDIP ini berisi dua poin utama:
1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diperintahkan menunda perjalanan menuju retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Jika sudah dalam perjalanan, diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
2. Seluruh kader harus tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby dalam perintah “commander call”.
Langkah Megawati ini memicu polemik tajam di kalangan pemerintahan dan tokoh politik. Retret di Akmil Magelang merupakan agenda resmi yang diinisiasi pemerintah untuk memperkuat sinergi kepemimpinan daerah dengan pusat. Namun, instruksi PDIP ini seolah mengisyaratkan adanya ketegangan antara partai berlambang banteng itu dengan pemerintah.
Sikap Megawati pun menimbulkan spekulasi: Apakah ini bentuk perlawanan PDIP terhadap pemerintah setelah kasus Hasto? Ataukah ada strategi politik besar yang sedang dimainkan?
Reaksi dari Pemerintah dan Tokoh Politik
Instruksi Megawati ini langsung direspons oleh sejumlah pejabat dan tokoh politik. Ada yang mendukung langkah PDIP, tetapi banyak pula yang mengkritiknya sebagai bentuk politisasi dan potensi pembangkangan terhadap program pemerintah.
Lantas, bagaimana reaksi Presiden, elite PDIP lainnya, serta tanggapan dari para kepala daerah PDIP yang diinstruksikan untuk tidak ikut retret? Apakah mereka akan patuh atau justru memilih menghadiri acara pemerintah?
Situasi ini masih terus berkembang. Akankah ini menjadi babak baru konflik antara PDIP dan pemerintah? (Restu)
