Stop Pemalakan Pabrik! Gubernur Jabar Perang Lawan Preman Berkedok Ormas dan Outsourcing
Jayantara-News.com, Jabar
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk memberantas premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan industri. Langkah ini diambil guna menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih, efisien, dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam peresmian PT Ultimate Noble Indonesia di Garut, Jawa Barat, pada Senin (3/3/2025), Dedi Mulyadi menegaskan bahwa segala bentuk praktik ilegal yang mengganggu dunia usaha akan ditindak tegas. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, Kapolda Jawa Barat, Bupati Garut, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Tegas! Gubernur Larang Kepala Desa Minta Sumbangan ke Pabrik
Dedi Mulyadi menekankan bahwa pemerintah provinsi akan mengambil langkah konkret untuk memastikan kawasan industri terbebas dari aksi premanisme, termasuk yang mengatasnamakan organisasi masyarakat, kepala desa, hingga perusahaan outsourcing.
“Saya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jabar agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik,” tegasnya.
Menurutnya, setiap pungli, baik yang menyasar tenaga kerja maupun perusahaan, adalah tindakan ilegal yang harus segera diberantas.
“Perusahaan sudah memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara, jadi tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menarik pungutan tambahan secara ilegal,” tandasnya.
Dedi juga mengkritik anggapan keliru di masyarakat yang melihat pabrik sebagai “sumber dana tak terbatas.”
“Tidak semua permintaan dari pihak tertentu bisa diakomodasi oleh anggaran perusahaan. Oleh karena itu, praktik-praktik yang membebani dunia usaha harus dihentikan!” serunya.
10.000 Lapangan Kerja Baru dan Dukungan BLK
PT Ultimate Noble Indonesia yang baru diresmikan ini diproyeksikan akan membuka hingga 10.000 lapangan kerja baru di sektor produksi sepatu dan sandal.
Selain itu, Pemprov Jabar juga berkomitmen untuk memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) guna mencetak tenaga kerja terampil yang siap pakai.
“Kami akan pastikan pabrik-pabrik tidak perlu membangun BLK sendiri, karena nantinya pemerintah daerah yang akan memfasilitasi,” jelas Dedi.
Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mendukung penuh langkah tegas Dedi Mulyadi dalam pemberantasan premanisme dan pungli di kawasan industri.
“Banyak kawasan industri yang selama ini mengeluhkan adanya praktik premanisme yang mengganggu operasional pabrik. Kami berharap langkah yang diambil Jabar ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Noel.
Selain itu, Noel juga mendukung upaya pemberantasan praktik percaloan tenaga kerja yang merugikan buruh dan perusahaan.
“Kami akan memastikan tidak ada lagi perusahaan outsourcing yang membebankan biaya tidak resmi kepada calon tenaga kerja,” tegasnya.
Noel mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Jika industri bisa beroperasi dengan tenang tanpa gangguan di luar operasionalnya, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat,” pungkasnya.
Dengan langkah tegas ini, akankah Jawa Barat benar-benar bersih dari premanisme dan pungli? Masyarakat dan dunia usaha kini menantikan bukti nyata dari gebrakan Dedi Mulyadi. (Restu)
