Bencana Berulang, Solusi Terlambat: Saatnya Pemimpin Daerah Bergerak Cepat!
Jayantara-News.com, Kab. Bandung
Saat ini, para kepala daerah tengah diuji dengan berbagai permasalahan, baik bencana alam maupun persoalan sosial lainnya. Apakah mereka benar-benar serius dalam menangani masalah di daerah masing-masing?
Musibah seperti banjir, longsor, dan permasalahan sampah menjadi tantangan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, para bupati, wali kota, dan gubernur dituntut untuk bertindak cepat dan tepat dalam mencari solusi—dengan prinsip Gerak Cepat (Gercep).
Namun, hanya segelintir pejabat daerah yang benar-benar menjalankan tugasnya berdasarkan kepentingan publik. Pemerintah daerah seharusnya lebih jeli dalam mengantisipasi permasalahan yang selalu berulang setiap tahun. Catatan atas kejadian sebelumnya harus menjadi pedoman untuk mempersiapkan langkah konkret sebelum bencana terjadi, bukan sekadar sibuk setelah musibah datang.
Sayangnya, yang sering terjadi justru paradoks: solusi baru dicari setelah bencana terjadi, bukannya diantisipasi sejak awal.
Sebagai contoh, Gubernur Jawa Barat saat ini dikenal dengan kebijakan dan tindakan Gercep-nya dalam menangani berbagai permasalahan. Bahkan, ketika kebijakan tertentu dianggap tidak tepat, ia tetap berani bertindak tegas tanpa kompromi demi kepentingan rakyat banyak. Sikap ini seharusnya menjadi teladan bagi para bupati dan wali kota dalam menghadapi persoalan di daerah masing-masing.
Saat ini, masyarakat sangat menginginkan pemimpin yang benar-benar menjaga amanah rakyat. Namun, tidak sedikit pejabat daerah yang melupakan asal-usulnya setelah berkuasa, bahkan mempertaruhkan jabatannya demi kesenangan pribadi.
Bencana alam yang semakin sering terjadi bukanlah tanpa sebab. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tak terkendali, alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan industri dan permukiman, serta lemahnya pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bukti nyata keserakahan oknum pejabat yang mengabaikan kepentingan masyarakat.
Tahun ini harus menjadi pengingat bagi para pejabat untuk lebih bertanggung jawab. Pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi adalah kunci dalam membangun daerah yang lebih baik. (Goes)
Selamat bekerja, sahabat..!
R. WEMPY SYAMKARYA
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
