Bank BJB Digeledah KPK, Gubernur Jabar Minta Manajemen Tetap Tenang
Jayantara-News.com, Jabar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pusat Bank BJB di Jalan Naripan, Kota Bandung, terkait dugaan mark-up biaya iklan yang menyeret bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan yang tengah berlangsung. Ia mengingatkan agar manajemen Bank BJB tetap fokus melayani nasabah di tengah badai kasus hukum ini.
“Ya, itu kewenangan KPK. Yang terpenting adalah memastikan manajemen Bank BJB tetap bekerja optimal dan melayani nasabah dengan baik,” ujar Dedi di Kantor BPK Jabar, Jalan Mochammad Toha, Kota Bandung, Rabu (13/3/2025).
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa kasus ini bersifat personal dan tidak mencerminkan lembaga secara keseluruhan.
“Insya Allah, proses hukum tetap berjalan, tapi ini kasus perorangan, bukan lembaga. Bank BJB tetap beroperasi untuk kepentingan layanan keuangan,” katanya.
Momen Berbenah atau Ancaman Kepercayaan Publik?
Dedi juga menilai bahwa kasus ini seharusnya menjadi peringatan bagi manajemen Bank BJB untuk berbenah dan melakukan perbaikan struktural. Ia mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh oleh spekulasi liar yang bisa merusak reputasi bank daerah ini.
“Ini momentum bagi BJB untuk melakukan restrukturisasi, realokasi pembiayaan, dan pembenahan sistem. Jadikan ini hikmah untuk berbenah,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa penggeledahan di Kantor Bank BJB dilakukan dalam rangka mengusut skandal korupsi yang sudah menetapkan lima tersangka. Bahkan, KPK juga menggeledah kediaman mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, sebagai bagian dari penyelidikan.
Kasus ini terus bergulir. Akankah kepercayaan publik terhadap Bank BJB tetap terjaga, atau justru merosot akibat skandal ini? (Restu)
