Forum Renja DKUM Kota Depok: Meningkatkan Sinergi dan Penguatan Data UMKM
Jayantara-News.com, Depok
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok menggelar Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2025 untuk perencanaan program 2026. Acara ini berlangsung di Balai Koperasi (Balkop), Jalan Bahagia, Depok Timur, pada Kamis (6/3/2025).
Forum ini dibuka oleh Wali Kota Depok, Supian Suri, dan membahas berbagai isu strategis terkait pemberdayaan UMKM, termasuk pembiayaan dan pemasaran produk. Hadir dalam acara tersebut Anggota DPRD Depok Endah Winarti, Kepala DKUM Muhammad Thamrin, perwakilan Bappeda, Dinkes, Forkopimda, Baznas, PNJ, serta para pelaku usaha dan masyarakat.
Mengusung tema “Bersama Depok Maju, Melalui Sinergitas Koperasi dan UMKM di Kota Depok”, forum ini menyoroti berbagai program unggulan untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Depok. Salah satu fokus utama adalah penguatan data UMKM di setiap kelurahan dan kecamatan guna meningkatkan efektivitas program pendampingan dan pembiayaan.
Pemerintah Kota Depok menargetkan alokasi permodalan bagi UMKM sebesar Rp1,5 miliar pada 2025. Dana ini disesuaikan dengan jumlah UMKM yang saat ini mencapai 5.000–6.000 unit di 11 kecamatan, dengan proyeksi pertumbuhan yang terus meningkat. Salah satu skema dukungan yang diberikan adalah subsidi bunga pinjaman hingga 90%, sehingga pelaku UMKM hanya menanggung bunga sebesar 1%.
Wali Kota Supian Suri menegaskan bahwa sistem pendanaan bagi UMKM harus semakin optimal. “Kami akan memaksimalkan jumlah bantuan permodalan yang disalurkan sesuai dengan data UMKM, bekerja sama dengan perbankan dan koperasi yang memiliki kredibilitas tinggi. Dengan demikian, suntikan modal yang diberikan dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha,” ujarnya.
Selain permodalan, Pemkot Depok juga berencana memberikan fasilitas gratis bagi UMKM dalam hal penggunaan sarana berjualan. Namun, mekanisme pengaturan tetap akan diberlakukan agar semua pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama. “UMKM tidak boleh menetap di satu tempat secara terus-menerus. Kami akan atur mekanisme penggunaannya agar lebih adil dan merata,” tambah Supian Suri.
Kepala DKUM Kota Depok, Muhammad Thamrin, mengungkapkan bahwa pihaknya akan memastikan janji kampanye Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra terimplementasi dalam program 2026.
“Ada empat poin utama dalam program ini. Pertama, penguatan database UMKM di setiap kelurahan dan kecamatan. Dengan data yang akurat, kita bisa melakukan pemetaan kebutuhan, termasuk sertifikasi halal dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI),” jelasnya.
Poin kedua adalah perluasan akses pasar. DKUM menargetkan UMKM tidak hanya berjualan saat ada event tertentu, tetapi juga bisa rutin, bahkan setiap minggu. “Kami ingin produk-produk UMKM mudah diakses kapan saja, mulai dari makanan seperti cilok hingga pempek,” tambah Thamrin.
DKUM juga merencanakan sistem pemasaran berbasis digital melalui e-Katalog Wali Kota. “Dengan sistem ini, keberadaan UMKM di setiap kecamatan akan terdeteksi, dan produknya bisa dijadikan oleh-oleh khas Depok,” ujar Thamrin. Ia juga menekankan bahwa UMKM harus aktif minimal sebulan sekali untuk memperkuat keberlanjutan usaha.
Terkait pembiayaan, DKUM terus mengevaluasi program subsidi bunga pinjaman. “Saat ini, kami memberikan subsidi hingga 90%, jauh lebih tinggi dibandingkan program serupa di daerah lain yang hanya maksimal 6%,” jelasnya.
Poin keempat yang menjadi perhatian adalah kemitraan UMKM dengan koperasi dan sektor lain. “Kami ingin koperasi menjadi mesin penggerak ekonomi yang mendukung UMKM, baik dalam penyediaan bahan baku maupun pendampingan usaha,” tambahnya.
Di tahun 2026, DKUM akan memperkuat sinergi antara UMKM, koperasi, perbankan, hotel, rumah sakit, dan sekolah. “Kami ingin produk UMKM masuk ke sektor-sektor ini agar dapat berkembang lebih luas,” ujar Thamrin.
DKUM juga telah menjalin kerja sama dengan PNJ untuk membantu UMKM dalam pembuatan foto produk dan promosi melalui aplikasi seperti TikTok. “Nantinya, hotel-hotel di Depok akan memajang produk UMKM yang digagas oleh mahasiswa PNJ, dan ini gratis,” ungkapnya.
Selain PNJ, DKUM berencana memperluas kerja sama dengan sekolah-sekolah dan institusi lain. “Kami ingin memastikan pola kemitraan ini bukan sekadar program sementara, tetapi berkesinambungan,” pungkasnya. (Yuni)
