KBB Berulah Lagi!!! LSM Brantas dan Aktivis Jabar USUT Pj Bupati dan Oknum Bappeda atas Dugaan Mark Up Pengadaan Barang
Jayantara-News.com, Jawa Barat
Informasi aroma korupsi mulai tercium lagi di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB), bahkan beberapa media telah merilis pemberitaannya di media online. Seperti dikutip dari pemberitaan; ‘Bungkamnya Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat (Diskominfotik KBB)’, saat dikonfirmasi terkait adanya indikasi dan dugaan mark up dalam pengadaan barang interactive display senilai Rp.11,5 miliar.
Diduga juga adanya keterlibatan Pj Bupati Bandung Barat, Kepala Diskominfo, dan oknum Bapedda inisial “I”, dan pengusaha sekaligus oparator “G”, dimana tidak hanya proyek tersebut, namun di beberapa dinas lain pun terjadi hal serupa, dan hampir seluruh SKPD diduga sudah ada perencanaan korupsi anggaran APBD di saat kondisi keuangan belum pulih.
Sikap bungkamnya Kepala Diskominfotik KBB Yoppie Indrawan Iskandar, SE., patut dipertanyakan. Dan kuat dugaan, bahwa dalam pengadaan barang tersebut terindikasi adanya persekongkolan jahat demi meraup keuntungan pribadi, kelompok maupun golongannya.
Diketahui, pengadaan barang interactive display bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KBB tahun 2024. Mengingat, Diskominfotik KBB adalah garda terdepan dan corong Pemerintah dalam pengelolaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah KBB.
“Kami aktivis Jawa Barat, menegaskan kepada kepala dinas terkait, agar jangan pernah berulah dengan anggaran 11,5 miliar untuk pengadaan barang interactive display. Kami akan terus mengawal proses pengadaan tersebut, bahkan kami pun siap melaporkan ke pihak aparat penegak hukum (APH), yakni Kejagung RI dan Kejati Jawa Barat,” ujar Agus Satria.
“Ini membuktikan, bahwa KBB berulah lagi di saat sedang dalam kondisi defisit. Sementara anggaran Diskominfotik diduga rugikan anggaran proyek pengadaan interaktif display senilai Rp.11,5 miliar,” imbuhnya.
Di sisi lain, Wanwan Mulyawan, sebagai Ketua Umum DPP LSM BRANTAS, pun menilai sikap bungkamnya seorang kepala dinas terhadap permasalahan ini, saat dipertanyakan para wartawan. “Ini juga sudah jelas adanya penurunan nilai-nilai ASN sebagai pelayan masyarakat, yang selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari petinggi Kabupaten Bandung Barat,” ujarnya.
“Sebagai catatan, LSM BRANTAS (Wanwan Mulyawan Ketua Umum DPP LSM BRANTAS) dan AKTIVIS JABAR akan mengungkap kasus tersebut!” tegas Agus Satria. (Red)
