Larangan Study Tour di Jawa Barat Picu Boikot dari Penyelenggara Travel
Jayantara-News.com, Jabar
Sejumlah penyelenggara perjalanan wisata bereaksi terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang kegiatan study tour di sekolah-sekolah. Mereka menilai kebijakan ini dapat merugikan sektor pariwisata dan ekonomi daerah.
Ketua Gabungan Tour and Travel (GATTRA) Pemalang, Hadi Sucipto, mengungkapkan bahwa larangan study tour berpotensi menghancurkan pariwisata di Jawa Barat. Ia menekankan bahwa Bandung, sebagai destinasi wisata utama setelah Yogyakarta, akan kehilangan kunjungan wisatawan pelajar, yang merupakan segmen pasar penting bagi biro perjalanan wisata.
Senada dengan itu, Ketua Perhimpunan Biro Perjalanan Eks Karesidenan Banyumas (Pebemas), H.M. Kardio, menyatakan bahwa 35 biro perjalanan yang tergabung dalam Pebemas sepakat untuk tidak memasukkan Jawa Barat dalam paket wisata mereka. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap merugikan sektor pariwisata dan ekonomi daerah.
Simak videonya: Gegara Larangan Study Tour, Penyelenggara Travel Rame-rame Ancam Boikot Jabar
Selain itu, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Jawa Barat juga menyampaikan kekhawatiran terhadap larangan study tour tersebut. Ketua DPD ASITA Jawa Barat, Daniel Guna Nugraha, menilai bahwa kebijakan ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Jawa Barat, khususnya bagi agen perjalanan yang selama ini banyak menangani program study tour.
Menanggapi kebijakan tersebut, sebuah petisi online berjudul “Tolak Kebijakan Larangan Study Tour oleh Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi” telah dibuat oleh Komunitas Tour Leader Tasikmalaya. Petisi ini menolak kebijakan tersebut karena dianggap merugikan banyak pihak, terutama pelaku pariwisata seperti agen perjalanan, pemandu wisata, hotel, transportasi wisata, dan objek wisata.
Kebijakan larangan study tour oleh Gubernur Dedi Mulyadi telah memicu reaksi keras dari pelaku industri pariwisata, yang khawatir akan dampak negatifnya terhadap sektor pariwisata dan ekonomi di Jawa Barat. Mereka berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan tersebut dan mencari solusi yang tidak merugikan berbagai pihak terkait. (Lindar)
