Masjid Megah, Utang Menggunung! Dedi Mulyadi Bongkar Beban Keuangan Pemprov Jabar
Jayantara-News.com, Bandung
Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengungkap fakta mengejutkan terkait pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Kota Bandung. Dalam pernyataannya yang diunggah di media sosial, Dedi menyebutkan bahwa proyek megah tersebut masih menyisakan utang yang belum terbayarkan.
Fakta ini terungkap saat tim transisi Pemprov Jabar menelusuri sumber pendanaan masjid yang berdiri di atas lahan seluas 25,99 hektare dengan total anggaran fantastis, yakni Rp 1,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sebagian besar ternyata menggunakan dana bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang awalnya ditujukan untuk pemulihan pascapandemi.
. Dana PEN Mengalir ke Berbagai Sektor, Termasuk Masjid Raya Al Jabbar
. Pemprov Jabar pada 2020-2021 diketahui menerima pinjaman Rp 3,4 triliun dari pemerintah pusat melalui skema PEN. Dana ini disalurkan ke berbagai sektor, di antaranya:
. Infrastruktur jalan: 68 proyek, Rp 950 miliar
. Pengairan irigasi: Rp 28 miliar
. Penataan air limbah: Rp 10 miliar
. Rumah tidak layak huni (rutilahu): Rp 877 miliar
. Ruang terbuka hijau seperti taman dan alun-alun: 12 titik, Rp 165 miliar
. Infrastruktur pariwisata: 15 proyek, Rp 173 miliar
. Revitalisasi pasar: 12 proyek, Rp 137 miliar
. Pembangunan pasar kreatif: Rp 11,3 miliar
. Sektor sosial dan kesehatan: Rp 816 miliar
. Infrastruktur perkotaan, termasuk Masjid Raya Al Jabbar: Rp 207 miliar
Dalam unggahannya, Dedi menegaskan bahwa transparansi keuangan adalah hak seluruh warga Jawa Barat.
> “Biar seluruh warga Jabar tahu utangnya digunakan untuk apa,” tegas Dedi.
Pertanyaan Besar: Siapa yang Akan Menanggung Beban Utang Ini?
Terungkapnya utang yang masih membayangi pembangunan Masjid Raya Al Jabbar memunculkan tanda tanya besar: siapa yang bertanggung jawab atas pembayarannya? Apakah pemerintahan sebelumnya telah menyusun skema pelunasan yang jelas, atau justru akan menjadi warisan beban bagi pemerintahan yang baru?
Sebagai gubernur terpilih, Dedi Mulyadi kini menghadapi tantangan besar untuk menyelesaikan persoalan ini. Publik menantikan langkah konkret dari pemerintah provinsi dalam mengurai benang kusut utang pembangunan ini, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar transparan dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat. (Chepy)
