Masyarakat Minta, Bupati Terpilih Bisa Tertibkan Pangandaran yang Masih Semrawut
Jayantara-News.com, Jabar
Agus Chepy Kurniadi, selaku Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jawa Barat, mengungkapkan keprihatinannya atas manajemen aset dan tata kelola wilayah di Pangandaran. Menurutnya, berbagai permasalahan yang muncul mencerminkan perlunya pembenahan serius dari pemerintah daerah, terutama oleh bupati terpilih.
Dalam pernyataannya, Agus menggarisbawahi beberapa isu utama yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya:
1. Aset Negara yang Tidak Dimanfaatkan Secara Maksimal
Banyak fasilitas yang sudah diberikan oleh negara dibiarkan terbengkalai tanpa pemanfaatan yang optimal. Lebih parah lagi, sejumlah aset ini justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. “Seharusnya aset ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi ladang keuntungan pribadi,” tegas Agus.
2. Tata Kelola Wilayah yang Buruk
Kondisi wilayah yang semrawut menjadi cerminan kurangnya perencanaan dan pengelolaan yang baik. Agus mencontohkan bagaimana persoalan pengelolaan parkir, penataan jalan, dan kebersihan umum masih jauh dari kata ideal. “Selain mempengaruhi estetika, hal ini juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan potensi pariwisata Pangandaran,” tambahnya.
3. Tumpang Tindih Tugas dan Kurangnya Kapasitas Pengelola
Pembagian tugas yang tidak jelas dan tumpang tindih di antara bagian (bidang) di instansi pemerintah, menjadi penghambat produktivitas. Lebih lanjut, kurangnya pelatihan dan wawasan bagi para pengelola memperburuk situasi, sehingga banyak kebijakan tidak berjalan optimal.
Agus menekankan, bahwa masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menyarankan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah, termasuk:
– Audit dan Evaluasi Aset: Dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan aset-aset publik dapat dimanfaatkan sesuai tujuan.
– Perencanaan Tata Ruang yang Berkelanjutan: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran.
– Peningkatan Kapasitas Pengelola: Memberikan pelatihan yang relevan untuk mencegah kesalahan administratif dan meningkatkan profesionalisme.
Ia berharap, kritik ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, terutama bagi bupati terpilih. “Semoga kritik dan masukan dari masyarakat bisa menjadi pemicu bagi pemerintah untuk bertindak lebih tegas dan bijak dalam membenahi Pangandaran,” pungkas Agus. (Red)
