Menakar Demokrasi di Jabar dan KBB: FGD Bahas Tantangan dan Solusi Pemilu

Jayantara-News.com, Bandung   

Focus Group Discussion (FGD) digelar di The Green Forest Resort, Sersan Bajuri, Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KBB.

Acara ini dihadiri oleh Adi Saputra dari KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ahmad Sulaeman selaku Ketua KPU KBB, Ketua Bawaslu KBB, perwakilan Pemerintah KBB, Dandim, Polres, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Kejari Bandung Barat, Kesbangpol KBB, perwakilan partai politik, serta Gunawan Rasyid dari Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) KBB sebagai pemantau pemilu. Selain itu, sejumlah media dan tamu undangan lainnya turut hadir.

Evaluasi Pelaksanaan Pilkada

Dalam sambutannya, Ketua KPU KBB menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada di KBB berjalan lancar sejak awal 2024. Ia berharap forum ini dapat menghasilkan masukan konstruktif yang akan diteruskan ke KPU Provinsi Jawa Barat. Ketua KPU KBB juga berterima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam proses pemilu serta meminta maaf jika terdapat kekurangan.

Perwakilan KPU Jawa Barat, Hadi Saputra, menegaskan bahwa koordinasi internal KPU semakin solid. Ia juga menyampaikan bahwa FGD serupa akan terus digelar hingga akhir bulan ini di berbagai daerah di Jawa Barat. Dari 26 kabupaten/kota, hanya Kabupaten Tasikmalaya yang hingga kini belum menetapkan pemimpin.

Program Ruang Gerak Bersama (RGB) menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemilu. Hadi berharap hasil diskusi ini dapat menjadi acuan dalam perbaikan sistem pemilu ke depan serta mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi.

Tantangan Partisipasi Pemilih dan Sistem Demokrasi

Dalam sesi paparan narasumber, Prof. Fauzan Ali Rasyid menyampaikan bahwa secara umum, kondisi keamanan di Jawa Barat selama pemilu tetap kondusif meskipun terjadi beberapa sengketa. Namun, angka partisipasi pemilih mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Beberapa faktor penyebabnya meliputi:

– Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

– Kejenuhan karena jarak waktu yang terlalu dekat dengan Pilpres.

– Minimnya dana mobilisasi pemilih.

– Penentuan hari pencoblosan yang kurang tepat, menyulitkan pemilih untuk datang ke TPS.

– Kurangnya uji publik terhadap kapasitas calon pemimpin.

Prof. Fauzan menegaskan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat agar demokrasi berjalan lebih baik. Ia juga mengkritisi usulan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, mengingat sistem demokrasi saat ini memberikan ruang lebih luas bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

Neni Nurhayati, Direktur OF DEEP Indonesia, menyoroti kompleksitas pemilu di Indonesia yang dinilai lebih rumit dibanding negara lain. Beberapa masalah yang perlu dievaluasi antara lain:

– Faktor teknis seperti jumlah dan akses TPS.

– Kandidat yang dihadirkan kurang aspiratif.

– Ambang batas pencalonan yang masih menjadi perdebatan.

– Netralitas aparat, dengan masih adanya dugaan intervensi dari berbagai pihak, termasuk aparat desa dan ASN.

– Birokrasi yang rumit dalam proses pendaftaran pemantau pemilu.

– Ego sektoral antara KPU, Bawaslu, dan DKPP yang sering memiliki tafsir berbeda terhadap regulasi.

Neni juga menyoroti tingginya biaya politik yang kerap mendorong praktik korupsi di kalangan kepala daerah. Ia mengusulkan pemisahan antara pemilu lokal dan nasional agar pelaksanaannya lebih efektif.

Kondisi Pilkada di Kabupaten Bandung Barat

Solihin memaparkan bahwa meskipun Pilkada di KBB diikuti lima pasangan calon, prosesnya tetap berjalan aman dan kondusif. Namun, angka partisipasi pemilih mengalami penurunan akibat kejenuhan politik dan kurangnya inovasi dalam sistem pemilihan. Ia juga mengkritisi lemahnya penegakan aturan terhadap pelanggaran pemilu, seperti keterlibatan kepala desa yang mendukung salah satu calon.

Sementara itu, Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga demokrasi di KBB. Mereka juga menyoroti perlunya peningkatan kesadaran politik di masyarakat. Selain itu, LAKI berharap KPU KBB dapat memiliki kantor permanen, mengingat selama ini masih menyewa tempat meskipun sudah menyelenggarakan tiga kali pemilu dengan lancar.

Perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penyuluhan di 16 kecamatan untuk mencegah tindak pidana pemilu serta memastikan kelancaran distribusi logistik.

Kesbangpol KBB mengapresiasi penyelenggaraan pemilu yang berjalan lancar. Mereka mencatat bahwa partisipasi Pilpres mencapai 84%, sementara Pilkada hanya 70%. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya jumlah TPS serta jarak waktu yang terlalu dekat antara Pilpres dan Pilkada. Kesbangpol berharap ada revisi regulasi terkait hal ini.

Perwakilan Partai Gerindra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu.

Ketua Forum Camat KBB, Agnes Virganti, mengusulkan agar pencatatan data pemilih lebih akurat di masa depan. Ia juga mendorong Kesbangpol untuk lebih aktif dalam edukasi demokrasi agar tingkat partisipasi pemilih meningkat, karena menurutnya, “Suara rakyat adalah suara Tuhan.” (Nuka)