Mengapa Institusi POLRI Sering Disorot Miring oleh Masyarakat?, Ini Penjelasan Ketua PPWI Jabar:

Jayantara-News.com, Jabar

Institusi Polri sering menjadi sorotan masyarakat karena memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan menjaga ketertiban di Indonesia. Namun, ada beberapa faktor yang membuatnya sering disorot dan bahkan kadang mendapat kritik dari masyarakat. Agus Chepy Kurniadi, selaku Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jabar, pun kembali memberi tanggapan.

Agus Chepy katakan, bahwa ada beberapa faktor utama yang sangat berkaitan erat, di antaranya sebagai berikut:

1. Kasus Penyalahgunaan Wewenang: 

Salah satu isu utama yang diangkat adalah dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota Polri. Kasus seperti ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi tersebut.

2. Korupsi: 

Sejumlah kasus korupsi di tubuh Polri atau tudingan keterlibatan dalam praktik ilegal lainnya menjadi perhatian publik. Kasus-kasus ini mencederai citra institusi dan memunculkan persepsi negatif di kalangan masyarakat.

3. Kekerasan dalam Penanganan Massa: 

Terkadang, Polri mendapat kritik atas tindakan berlebihan saat menangani aksi unjuk rasa atau konflik. Masyarakat menganggap beberapa penanganan Polri terhadap demonstran tidak proporsional, yang membuat institusi ini dipandang kurang responsif terhadap hak asasi manusia.

4. Minimnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam proses penyidikan atau pengusutan kasus yang melibatkan anggota Polri sendiri seringkali menimbulkan kecurigaan masyarakat. Polri dianggap kurang memberikan akses informasi yang terbuka terkait proses internal mereka.

5. Profesionalisme dan Pelayanan Publik: 

Publik juga menginginkan Polri lebih profesional dan memiliki pelayanan yang lebih baik dalam menangani laporan serta keluhan masyarakat. Kasus-kasus di mana laporan masyarakat dianggap lambat direspons atau tidak ditindaklanjuti dengan baik, turut mempengaruhi pandangan masyarakat.

6. Pengawasan Internal yang Kurang Efektif: 

Meski Polri memiliki mekanisme pengawasan internal, masyarakat sering menganggap mekanisme ini kurang efektif dalam menindak pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Hal ini membuat masyarakat mempertanyakan komitmen Polri dalam membersihkan institusinya dari oknum bermasalah.

Agus Chepy sampaikan, bahwa dari beberapa faktor di atas menunjukkan perlunya pembenahan berkelanjutan dalam institusi Polri, baik dari segi pengawasan internal, transparansi, hingga peningkatan profesionalisme.

– Langkah Pulihkan Kepercayaan Publik –

Di sisi lain, Agus Chepy pun kemukakan langkah-langkah agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri pulih kembali.

Pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap Polri membutuhkan upaya komprehensif yang mencakup pembenahan sistem, transparansi, serta perbaikan pelayanan publik. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan Polri untuk memperbaiki citra dan mendapatkan kembali kepercayaan publik:

1. Peningkatan Transparansi dalam Penanganan Kasus:

Polri perlu meningkatkan transparansi, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anggotanya sendiri. Masyarakat harus diberikan akses informasi yang jelas terkait proses penyidikan dan penanganan kasus, khususnya kasus yang menyangkut penyalahgunaan wewenang atau korupsi di tubuh Polri. Hal ini bisa dilakukan dengan rutin mengumumkan perkembangan kasus secara terbuka melalui media.

2. Penerapan Sanksi Tegas bagi Anggota yang Melanggar:

Polri harus menunjukkan ketegasan dalam menindak oknum yang melanggar aturan, baik melalui sanksi administratif maupun hukum. Tindakan ini dapat memperlihatkan, bahwa Polri serius menjaga integritas dan siap memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran.

3. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal:

Selain pengawasan internal, Polri perlu membuka ruang untuk pengawasan eksternal, misalnya melalui kerja sama dengan lembaga pengawas independen atau organisasi masyarakat sipil. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dalam tindakan Polri dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

4. Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan:

Peningkatan kapasitas profesionalisme anggota Polri dapat dilakukan melalui program pelatihan berkala yang menekankan etika, pelayanan publik, dan keterampilan komunikasi. Pelatihan ini dapat membantu anggota Polri menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugasnya dan lebih humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat.

5. Peningkatan Pelayanan Publik:

Membenahi kualitas pelayanan publik di kantor-kantor polisi sangat penting untuk membangun citra positif di masyarakat. Proses pengaduan yang mudah, responsif, dan tepat waktu akan meningkatkan rasa percaya masyarakat, bahwa Polri bekerja dengan niat yang tulus untuk melayani.

6. Komunikasi Aktif dengan Masyarakat:

Polri perlu aktif berkomunikasi dengan masyarakat untuk menjelaskan kebijakan, program, serta kegiatan yang bertujuan memperbaiki dan melindungi kepentingan masyarakat. Polri dapat memanfaatkan media sosial atau pertemuan masyarakat untuk menampung aspirasi serta keluhan, dan menunjukkan tanggapan yang cepat terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.

7. Penerapan Sistem Reward untuk Anggota yang Berprestasi:

Dengan memberikan penghargaan kepada anggota yang menunjukkan dedikasi dan integritas tinggi dalam tugasnya, Polri dapat memotivasi anggota lain untuk berperilaku serupa. Hal ini juga menunjukkan kepada publik bahwa Polri menghargai profesionalisme dan integritas.

8. Memperkuat Fungsi Hubungan Masyarakat (Humas):

Peran humas Polri harus lebih diperkuat untuk menyampaikan informasi yang akurat dan membangun citra positif. Humas juga dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara Polri dan masyarakat, sehingga dapat menangkal berita negatif atau hoaks yang merugikan citra Polri.

9. Evaluasi Berkala dan Audit Kinerja:

Polri perlu melakukan evaluasi berkala dan audit kinerja secara terbuka untuk memastikan program-program perbaikan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang diinginkan. Hasil evaluasi ini sebaiknya diumumkan kepada publik untuk menunjukkan komitmen Polri dalam memperbaiki diri.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara konsisten, Polri diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen yang nyata dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. (Red)