Saat Pejabat Gagap Bacakan Pancasila, adalah Bukti ‘KETOLOLAN’ dan Ketidaklayakan Memimpin
Jayantara-News.com, Bandung
Pernyataan keras dilontarkan oleh pengamat kebijakan publik, Agus Chepy Kurniadi, yang menegaskan bahwa pejabat atau tokoh elite yang tidak bisa menghafal Pancasila adalah “sangat tolol.” Pernyataan ini merespons maraknya pejabat yang saat diminta membacakan atau mengeja sila-sila Pancasila justru terbata-bata, bahkan ada yang sama sekali tidak hafal.
“Bagaimana mungkin seseorang bisa memimpin dan membuat kebijakan untuk rakyat jika ideologi dasar negara saja tidak dikuasai? Menghafal Pancasila itu bukan sekedar formalitas, tetapi bentuk kesetiaan terhadap fondasi negara,” tegas Agus dalam sebuah diskusi publik di Bandung, Minggu (16/2/25).
Menghafal vs. Mengamalkan Pancasila: Pejabat Jangan Sekedar Bacot!
Pernyataan Agus ini kembali memicu perdebatan lama: Apakah sekadar hafal Pancasila sudah cukup, atau yang lebih penting adalah mengamalkannya?
Menurutnya, menghafal Pancasila adalah langkah awal yang menunjukkan kesadaran terhadap ideologi negara. Namun, jauh lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan dan kehidupan sehari-hari.
“Banyak pejabat mungkin hafal Pancasila, tapi apakah mereka benar-benar mengamalkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial? Kalau masih ada korupsi, kebijakan yang menyengsarakan rakyat, dan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsa, itu artinya mereka hanya hafal di mulut, tapi tidak di hati!” tambahnya.
Tantangan Keras untuk Pejabat: Berani Buktikan?
Agus menantang para pejabat, politikus, dan tokoh elite untuk tidak hanya sekedar hafal Pancasila, tetapi juga benar-benar memahami dan menjalankannya.
“Kalau ada pejabat yang tidak hafal, segera belajar! Jangan sampai ketahuan bodohnya di depan publik! Dan yang lebih penting, jangan cuma bisa mengucapkan Pancasila—buktikan bahwa Anda menjalankan nilainya dalam setiap kebijakan dan tindakan!” tandasnya.
Pernyataan ini sontak menjadi perbincangan panas di tengah masyarakat. Banyak pihak berharap agar para pemimpin tidak hanya sekedar retoris dalam mengusung nilai-nilai Pancasila, tetapi benar-benar mengimplementasikannya dalam kebijakan yang pro-rakyat. (Red)
