Sirene Patwal Pejabat: Kemewahan yang Membelah Kemacetan dan Bising, Membuat Rakyat Terpinggirkan
Jayantara-News.com, Jakarta
Penggunaan fasilitas negara seperti pengawalan patroli (patwal) untuk pejabat terus menjadi sorotan. Dengan pelat khusus dan sirene yang memecah kemacetan, pejabat Indonesia dinilai menikmati fasilitas mewah yang jarang dinikmati masyarakat umum. Pemandangan pejabat menggunakan transportasi umum menjadi hal yang sangat langka.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyampaikan kritik terhadap penggunaan patwal yang menurutnya berlebihan. Ia menegaskan, fasilitas ini seharusnya hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, bukan seluruh pejabat.
“Setiap hari, lebih dari 100 kendaraan pejabat dikawal polisi menuju tempat beraktivitas. Hal ini memperburuk kemacetan Jakarta dan membuat pengguna jalan semakin stres dengan bunyi sirene. Jalan raya yang dibangun dari pajak rakyat seharusnya digunakan secara adil oleh masyarakat umum,” ujar Djoko dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).
Data dari TomTom Traffic Index menunjukkan bahwa Jakarta tetap menjadi salah satu kota termacet di dunia, dengan rata-rata waktu perjalanan harian meningkat hingga 35% akibat kemacetan. Peningkatan jumlah kendaraan pribadi dan prioritas akses pejabat memperparah kondisi ini.
Selain itu, survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada 2024 mengungkap bahwa 76% masyarakat merasa tidak adil atas penggunaan patwal oleh pejabat. Masyarakat menilai hal ini hanya memberikan kesan “istimewa” yang tidak sejalan dengan semangat pelayanan publik.
Djoko menambahkan, “Pejabat seharusnya menjadi contoh dalam penggunaan transportasi umum untuk mendorong masyarakat beralih ke moda yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Kalau pemimpinnya saja tidak mau menggunakan transportasi publik, bagaimana masyarakat bisa percaya pada perbaikan sistem transportasi kita?”
Sebagai penutup, Djoko mengusulkan agar penggunaan patwal dievaluasi secara ketat, hanya diberikan kepada pejabat yang benar-benar membutuhkan dalam kondisi darurat. Tanpa evaluasi, kesenjangan fasilitas antara pejabat dan masyarakat umum akan terus menciptakan ketidakadilan di jalan raya. (Sheno)
