Skandal Gratifikasi Proyek Bandung Smart City: Mantan Ketua DPRD Kota Bandung Diduga Terlibat Korupsi APBD Miliaran
Jayantara-News.com, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, terkait dugaan keterlibatan dalam kasus gratifikasi proyek Bandung Smart City. Pemeriksaan ini mencakup penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2020–2023.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa penyidikan ini merupakan langkah untuk mengungkap penerimaan hadiah atau janji yang melibatkan pengadaan proyek strategis berbasis teknologi di Kota Bandung.
“KPK memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan korupsi dalam proyek Bandung Smart City, terutama terkait penerimaan hadiah atau janji, serta potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan APBD,” ungkap Tessa, Jumat (17/1/2025).
Proyek Bandung Smart City adalah salah satu program andalan Pemkot Bandung yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Sayangnya, inisiatif ini justru dicemari oleh dugaan praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta.
Menurut informasi yang dihimpun, KPK tengah menyelidiki aliran dana mencurigakan yang diduga diberikan oleh pihak swasta sebagai imbalan atas penunjukan rekanan dalam proyek ini. Selain Tedy Rusmawan, sejumlah birokrat dan pengusaha juga dipanggil untuk memberikan keterangan.
KPK mengamankan berbagai dokumen dan barang bukti yang menunjukkan indikasi adanya penyimpangan anggaran. Selama penyelidikan, penyidik fokus pada mekanisme pengadaan, proses pelaksanaan proyek, dan pola pengawasan anggaran.
Dalam laporan awal, program Bandung Smart City yang seharusnya menjadi percontohan inovasi tata kelola kota justru memunculkan banyak pertanyaan publik, termasuk dugaan adanya mark-up anggaran dan penunjukan langsung rekanan tanpa melalui proses tender yang transparan.
Sejumlah pihak menyerukan agar KPK menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya demi memulihkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah daerah. Warga Bandung juga meminta pengawasan lebih ketat terhadap proyek-proyek berbasis APBD agar kejadian serupa tidak terulang.
Hingga kini, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, namun penyidikan terus dilakukan untuk memastikan para pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. (Goes)
