Skandal Lahan di DAS Bekasi, KDM Geram: “Gila, Ini Kejahatan! Bibir Sungai Kok Bisa Disertifikatkan!!!”
Jayantara-News.com, Jabar
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung memantau Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi pada Senin (10/3/2025). Alih-alih mempercepat normalisasi, ia justru menemukan fakta mencengangkan: tanah di sekitar sungai telah berubah menjadi permukiman dan bahkan bersertifikat sebagai hak milik perorangan.
“Saya lagi di Kali Bekasi, rencananya mau ke Sungai Cikeas, pertemuan dengan Sungai Cileungsi dan Bekasi,” ujar Dedi dalam siaran langsung di akun TikTok-nya. “Tapi alat berat gak bisa ke sana karena bibir Sungai Cikeas sudah bersertifikat dan berubah jadi rumah!”
Dedi menyoroti lambannya progres normalisasi sungai akibat konflik kepemilikan lahan. “Sebenarnya anggarannya ada, tapi 50 persen mentok karena tanahnya sudah jadi hak milik. Ini juga terjadi di Paket 6 dan sebelumnya di Paket 7. Progresnya hanya mentok di 11,6 persen,” ungkapnya, dikutip dari Kompas.com.
Menurutnya, fenomena ini bukan hanya menghambat proyek, tapi juga mencerminkan maraknya praktik ilegal dalam pengelolaan tata ruang. “Ini yang jahat di Indonesia terlalu banyak, Gusti! Ari sia walungan disertifikatkeun?” serunya geram, menuding ada pihak-pihak yang bermain di balik alih fungsi lahan ini.
Meski proyek seharusnya bisa berjalan tanpa tambahan dana besar, Dedi mengaku terpaksa mencari solusi alternatif, termasuk mengupayakan dana Rp500 miliar demi mengatasi masalah kepemilikan lahan. “Sebenarnya ini gak perlu iuran, proyeknya sudah ada, sudah jalan. Tapi karena DAS Bekasi, Cikeas, dan Cileungsi sudah bersertifikat, harus diselesaikan dulu, paling disomasi,” tegasnya.
Dedi mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah hukum untuk mencabut sertifikat lahan yang seharusnya menjadi ruang publik. “Kalau dibiarkan, normalisasi bakal terus mandek, banjir gak akan teratasi!” pungkasnya. (Restu)
