Tercium Dugaan Korupsi, LSM Brantas dan Aktivis Anak Bangsa Berencana Geruduk Kembali Pemkab Bandung Barat
Jayantara-News.com, Jawa Barat
Aroma korupsi sudah tercium kembali di Kabupaten Bandung Barat (KBB). “Kami aliansi anti korupsi LSM Brantas dan Aktivis Anak Bangsa akan menggelar kembali aksi unjuk rasa. Dan rencananya, aksi tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 di Pemkab Bandung Barat.” Hal itu diungkapkan koordinator aksi Aktivis Anak Bangsa Dena Hadiyat, dan Doni Angga dari LSM Brantas dalam release yang diterima awak media, Selasa (22/10/2024).
Baca juga : KBB Berulah Lagi! LSM Brantas & Aktivis Jabar USUT Pj Bupati dan Oknum Bappeda https://www.jayantara-news.com/kbb-berulah-lagi-
Dalam pemberitaan sebelumnya, dimana Ketua Umum LSM Brantas Wanwan Mulyawan bersama para aktivis anti korupsi menyampaikan, terkait Pemkab KBB yang berulah kembali. Lantaran terendus adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja APBD. Diperparah lagi adanya pokir-pokir yang melebihi anggaran, sehingga menyebabkan kondisi keuangan defisit. “Kami pun turut berdukacita, karena pemimpin sekaligus Pj Bupati Arsan Latif yang ditunjuk oleh Mendagri, ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam kasus suap pasar Cigasong. Anehnya, justru hal ini tidak menjadi efek jera pada Pj Bupati sekarang Ade Zakir, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda. Karena seharusnya, Ia itu melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dengan baik. Namun, yang dirasakan oleh masyarakat Bandung Barat ini, malah terkesan ugal-ugalan.”
“Kami merasa adanya aroma penyimpangan jabatan. Dan berdasarkan penelusuran, diduga, bahwa Pj Bupati bersekongkol dengan oknum Bapedda inisial “I’, dalam menentukan kebijakan anggaran di beberapa SKPD di Bandung Barat, sekaligus disinyalir disokong oleh calo sekaligus operator yang berinisial “G”,” kata Wanwan.
Dalam pemberitaan sebelumnya, ramai juga diperbincangkan dugaan mark up pengadaan display interaktif senilai 11,5 miliar anggaran, yang disimpan di Diskominfotik, dengan dalih konsep smart city yang sudah didistribusikan ke beberapa OPD.
Aktivis Anak Bangsa dan LSM Brantas menyatakan, bahwa disamping menyoroti dugaan KKN di Diskominfotik, kami akan soroti juga kinerja Bapenda Bandung Barat. Dimana dalam beberapa tahun ini ada ketimpangan pajak pendapatan, yang terindikasi adanya lost potensi pajak, baik pendapatan asli daerah (PAD), PBB, office dan self (hotel, restoran, dll), yang sangat timpang lost potensi di beberapa daerah wisata.
“Juga, tahapan penyusunan anggaran tahun 2024 ini, diduga tidak melalui tahapan yang jelas dan tidak berdasarkan usungan kepentingan yang dirasakan masyarakat Bandung Barat. Sementara, Pj Bupati yang menyimpan anggaran 35 miliar di Dinkes dan Diskominfotik, terendus adanya aroma KKN,” ujarnya.
Di sisi lain, Dena tegaskan dan pihaknya sepakat, bahwa setelah aksi ini, akan menggelar aksi kembali di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejagung RI dan Kejati Jawa Barat, pada minggu depan, tanggal 30 dan 31 Oktober.
“LSM Brantas dan Aktivis Anak Bangsa berkomitmen akan mengungkap kasus KKN anggaran ini sampai tuntas, dan meminta kepada penegak hukum, agar membongkar kedaruratan korupsi di Bandung Barat yang kembali terjadi!” tegas Dena Hadiyat. (Red)
