Walhi Jabar Kritik Keterlibatan TNI dalam Pengelolaan Sampah: Bukan Solusi Tepat
Jayantara-News.com, Bandung
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Wahyudin Iwang, mengkritik langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menggandeng TNI Angkatan Darat (AD) dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sampah.
Menurut Iwang, pelibatan TNI dalam persoalan ini tidak tepat, mengingat institusi tersebut bukan ahli dalam bidang pengelolaan sampah. Ia juga menilai langkah ini sebagai kelanjutan dari pendekatan serupa dalam Perpres No. 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum, yang menurutnya masih jauh dari keberhasilan.
“Program Citarum Harum yang mendapat anggaran besar pun belum mampu mengatasi pencemaran dan kerusakan yang terus berlanjut. Empat Pokja dalam percepatan pengendalian kerusakan DAS Citarum—yaitu Pokja Lahan Kritis, Pokja Pencemaran dan Pengendalian, Pokja Sampah, dan Pokja Penegakan Hukum—tidak menunjukkan hasil yang signifikan,” ujar Iwang, Minggu (16/3/2025).
Ia juga mengkhawatirkan bahwa pengelolaan sampah yang tidak tepat akan berujung pada pembakaran sampah secara sembarangan atau pemanfaatannya sebagai bahan bakar industri, yang justru dapat menambah pencemaran.
“Jika TNI terlibat, besar kemungkinan sampah yang tidak dapat diolah akan dibakar atau dikirim ke industri sebagai bahan campuran pembakaran. Ini jelas bukan solusi yang tepat,” tegasnya.
Walhi mengapresiasi jika TNI dilibatkan dalam upaya membersihkan sampah di sungai. Namun, menurut Iwang, penanganan sampah secara menyeluruh seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang ini.
Dalam kerja sama yang ditandatangani pada 15 Maret 2025, Gubernur Dedi Mulyadi menargetkan pembangunan infrastruktur di bagian utara dan selatan Jawa Barat, termasuk pengelolaan sampah sebagai salah satu prioritas.
Namun, Walhi menilai kebijakan ini tergesa-gesa dan kurang melibatkan konsultasi dengan masyarakat.
“Bencana lingkungan tidak hanya terjadi di bagian utara Jawa Barat, tetapi merata di seluruh wilayah. Penyusutan tutupan hutan yang kini kurang dari 11 persen serta lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan perusak lingkungan adalah masalah utama yang harus segera ditangani,” kata Iwang.
Ia menegaskan bahwa solusi utama permasalahan lingkungan bukan dengan melibatkan TNI, melainkan dengan memperkuat penegakan hukum terhadap para pelaku perusakan lingkungan.
“Kami mendukung keberanian Gubernur dalam menegakkan hukum lingkungan, tetapi menolak pelibatan TNI dalam urusan pengelolaan sampah yang seharusnya ditangani oleh pihak yang lebih kompeten,” pungkasnya.
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah
