Korupsi PJU Cianjur Bongkar Bobrok Birokrasi: Kadis Dibekuk, Uang Rakyat Rp8,4 Miliar Melayang
Jayantara-News.com – Cianjur
Drama birokrasi dan aroma busuk korupsi kembali menyeruak dari lingkup Pemkab Cianjur. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, Dadan Ginanjar (DG), resmi dicopot dari jabatannya usai ditetapkan sebagai tersangka kasus mega korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) tahun anggaran 2023.
Tak tanggung-tanggung, kerugian negara yang diakibatkan proyek ini ditaksir mencapai Rp8,4 miliar. DG ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur setelah penyidikan membuktikan perannya dalam praktik korupsi semasa menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
Penonaktifan DG dari jabatan struktural dikonfirmasi langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Cianjur, Akos Koswara, Jumat lalu.
“Karena yang bersangkutan sudah ditahan dan berstatus tersangka, maka langsung dinonaktifkan sejak saat itu juga,” ujarnya, dikutip dari kantor berita Antara.
Namun situasi makin pelik, karena kursi yang ditinggalkan DG hingga kini masih kosong. Akos mengungkap bahwa penunjukan pelaksana tugas belum bisa dilakukan lantaran menunggu instruksi langsung dari Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, yang saat ini tengah berduka atas wafatnya sang ayah mertua, mantan Bupati Cianjur dua periode, Tjetjep Muchtar Soleh.
Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem birokrasi yang masih bergantung pada figur, bukan sistem. Urusan personal pimpinan kembali berdampak langsung terhadap stabilitas pemerintahan.
Kepala Kejari Cianjur, Kamin, membeberkan detail peran tersangka. Selain DG, penyidik juga menetapkan MIH sebagai tersangka, yang berperan sebagai konsultan perencana proyek.
“Tersangka DG tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan. Sedangkan MIH terbukti tidak memiliki sertifikasi keahlian sebagai konsultan,” ujar Kamin.
Modus operandi keduanya disinyalir sebagai bagian dari skema korupsi terstruktur dan masif, di mana proyek PJU hanya menjadi kedok untuk menguras uang rakyat.
Kini publik bertanya-tanya:
Di mana kontrol internal Pemkab? Bagaimana pengawasan dilakukan? Mengapa proyek bernilai miliaran rupiah bisa lolos tanpa deteksi dini?
Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah Cianjur sungguh ingin bersih dari korupsi atau hanya berpura-pura menegakkan keadilan.
Kasus ini terus kami pantau. Kami mengundang masyarakat untuk memberikan informasi tambahan terkait praktik korupsi lainnya di lingkungan Pemkab Cianjur. (Goes)
