Ratusan Kades di Bogor Pergi ke Bali: Antara Bimtek dan Pelesiran Terselubung
Jayantara-News.com, Kab. Bogor
Ratusan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bogor bersiap mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bali. Sebanyak 290 Kades berangkat pada Selasa lalu (3/12/2024). “Ini kesempatan untuk menambah wawasan dan pengetahuan,” ungkap salah satu Kades. Ia juga berharap, Bimtek tersebut dapat meningkatkan pemahaman tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik, khususnya di bidang pariwisata, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa.
Senada disampaikan Kades lain, yang berharap, bahwa Bimtek ini dapat memberikan manfaat bagi para Kades dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola pemerintahan desa dan menggali potensi daerah, khususnya di bidang pariwisata.
Menyoroti hal tersebut, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jawa Barat, Agus Chepy Kurniadi, turut angkat bicara. Menurutnya, Bimtek harus benar-benar dilihat dari sisi manfaatnya. Meskipun, tujuan Bimtek terdengar mulia, yaitu meningkatkan kapasitas kepala desa dalam tata kelola pemerintahan dan pengembangan pariwisata. Namun faktanya, pelaksanaann Bimtek di Bali justru menimbulkan tanda tanya besar.
“Mengapa harus ke Bali? Bukankah potensi dan tantangan desa di Bogor sangat berbeda dengan di Bali? Selain itu, biaya perjalanan dan akomodasi bisa digunakan untuk program langsung di desa,” kritiknya.
Agus menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana desa untuk kegiatan seperti ini. Ia juga meminta agar pemerintah daerah memastikan bahwa kegiatan bimtek ini benar-benar memberikan hasil konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di sisi lain, sejumlah pihak menganggap perjalanan ini tidak lebih dari “pelesiran terselubung” yang menghabiskan anggaran tanpa dampak nyata. Kritikus menilai, jika memang bertujuan mempelajari pariwisata, Jawa Barat memiliki banyak destinasi potensial yang dapat dijadikan contoh tanpa perlu mengeluarkan biaya besar.
Meningkatkan Kepercayaan Publik
Agus juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap para kepala desa. “Masyarakat membutuhkan bukti, bukan hanya janji. Setiap rupiah dari dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama karena dana itu berasal dari uang rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, beberapa kepala desa berargumen bahwa bimtek di Bali memberi mereka pengalaman baru dalam mengelola desa berbasis pariwisata, yang bisa diaplikasikan di Bogor. Namun, hasil nyata dari kegiatan ini tetap menjadi pertanyaan besar yang ditunggu masyarakat.
Dengan sorotan ini, publik mendesak pemerintah daerah, instansi terkait, dan para kepala desa untuk menjelaskan hasil dari bimtek ini secara transparan dan mempublikasikan program tindak lanjut yang akan dilakukan. “Kalau hanya sekadar jalan-jalan, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan desa yang lebih mendesak,” tutup Agus. (Red)
